Terdapat sejumlah alasan mengapa reformasi birokrasi harus dilakukan. Pertama, terdapat ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah bahwa pemerintah belum secara optimal memberikan pelayanan secara merata kepada semua pemangku kepentingan di bumi Indonesia. Kedua, masih ditemukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan berbagai bentuk praktek neo-patrimonialisme lainnya sejak bangsa Indonesia ini memperoleh kemerdekaan hingga saat ini di era reformasi. Ketiga, tingkat kualitas pelayanan publik yang terselengara selama ini belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh segmen dan tingkatan masyarakat yang sangat majemuk. Keempat, pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan; dan bahkan alokasi anggaran cenderung hanya sekedar untuk melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan tingkat kemanfaatan (outcome) dan tingkat produktivitasnya. Kelima, birokrasi pemerintah dinilai masih belum mampu menyelengarakan pelayanan yang transparansi dan akuntabel secara optimal; msayarakat masih menemukan banyak ketidakjelasan informasi dalam penyediaan pelayanan publik; masih terdapat pungutan liar yang juga belum terdeteksi oleh pihak pengawas karena rapinya perilaku yang tidak akuntabel ini. Keenam, masih ditemukan pola-pola kerja yang belum mencerminkan etos kerja yang prima seperti rendahnya kedisiplinan, kejujuran, rasa bertangung jawab, ketekunan, kesabaran, wawasan, kreativitas, semangat kerja, loyalitas dan dedikasi, dan rendahnya sikap santun. Ketujuh, terjadinya perubahan lingkungan global dan teknologi dan informasi yang cepat, sehingga bisa mengakibatkan situasi yang tidak pasti bagi institusi dan situasi ketidakpastian yang tak bisa diprediksi di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan adaptasi secara terus menerus dan berkesinambungan, reformasi birokrasi penting dan sebuah keharusan untuk dilakukan dan tak perlu ditunda-tunda lagi.
Irish writer claims Springboks’ Rugby World Cup win ‘tainted by steroids’ | Newshub danabol reviews pharma giants reportedly rejected eu proposal to speed up vaccine development in 2017
Leave a Reply